Ditjen PAUDNI Dorong Aceh Tingkatkan APK PAUD

warta November 8, 2012 Comments Off dibaca 1,101 kali
Ditjen PAUDNI Dorong Aceh Tingkatkan APK PAUD

Dirjen PAUDNI menyematkan selendang Bunda PAUD kepada Isteri Gubernur Aceh, Niazah A Hamid sebagai Bunda PAUD Propinsi Aceh.

BANDA ACEH. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi, Psikolog mengatakan angka partisipasi kasar PAUD Aceh masih di bawah standar nasional, yakni 25,10 persen. Pemerintah daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk mengembangkan PAUD di Aceh.

“Data nasional 2010 menyebutkan angka partisipasi kasar (APK) yang telah terlayani PAUD mencapai 56,7 persen dari jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 30.113.300 orang,” katanya di Banda Aceh, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (7/11).

Karena itu, Dirjen PAUDNI mengimbau semua pihak terutama para bupati dan wali kota di Aceh agar berpartisipasi aktif mendorong peningkatan APK terutama di daerahnya masing-masing.

“Untuk mencapai target tersebut diperlukan adanya dukungan pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat terutama Bunda PAUD,” kata Reni Akbar-Hawadi, panggilan akrab Dirjen PAUDNI

Rendahnya APK PAUD di Aceh, menurut Reni, karena masih sedikitnya lembaga tersebut dibandingkan total gampong (desa) di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Dari total 6.454 desa, baru tercatat 2.541 desa yang sudah ada PAUD.

“Karena APK PAUD tersebut masih rendah, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,916 miliar pada 2012, kemudian ditambah Rp2,226 miliar dari APBN-P 2012. Dana APBN-P 2012 tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung PAUD dengan nilai rata-rata Rp300 juta/kabupaten dan kota/lembaga PAUD di tujuh daerah,” kata Reni.

Dikatakan Reni, untuk tahun 2013 direncanakan alokasi anggaran APBN untuk PAUD di Aceh yakni sebesar Rp16,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk bantuan rintisan PAUD baru, masing-masing Rp50 juta/lembaga.

Tidak cukup hanya mengandalkan APBN, Reni juga meminta dukungan bupati dan walikota serta masyarakat guna memenuhi target yang diharapkan secara nasional untuk memperluaskan akses dan mutu layanan PAUD khususnya di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut. (Mulia/HK)