Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menjadi Prioritas

warta May 2, 2013 Comments Off dibaca 1,978 kali
Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menjadi Prioritas

JAKARTA. Alokasi anggaran satuan kerja Direktorat P2TK PAUDNI tahun 2013 sebesar Rp.844.678.792 miliar, dan 93,22 persennya untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Tahun ini, penyalurannya langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI).

Hal itu dikatakan Dirjen PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, ketika membuka acara Sosialisasi dan Koordinasi Program Pembinaan PTK PAUDNI Tingkat Nasional di Bandung, Senin (29/4).

Menurut Dirjen, jika pada tahun 2012 lalu tunjangan guru TK bukan PNS, penilik, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) dibayarkan Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi, maka tahun ini seauai Keputusan Raker Komisi X DPR RI 14 Desember 2012, tunjangan ini langsung diberikan Ditjen PAUDNI.

Dengan anggaran sebesar itu dan dipusatkannya dana dekon, maka kata kuncinya adalah Koordinasi dan sinergi. “Sinergi mempunyai makna terhimpunnya energi menjadi satu. Energi teman-teman di Direktorat P2TK PAUDNI dengan energy teman-teman di kabupaten kota serta provinsi terhimpun menjadi satu kesatuan, dan harus diingat, kita punya waktu hanya tujuh bulan efektif untuk menyelesaikan semua kegiatan,” tambahnya.

Untuk itu, Dirjen PAUDNI berharap semua kepala bidang agar bisa membaca, memahami betul semua petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan insentif tersebut. “Pastikan saudara telah memiliki semua data yang akurat sehingga tidak akan ada kekeliruan dalam pencairan karena akan bisa merepotkan kita semua di kemudian hari,” paparnya.

Keberhasilan kerja di daerah masing-masing, tambah Reni Akbar-Hawadi—sapaan akrab Dirjen PAUDNI—mencerminkan kerja baik sebagai satu tim. Dengan data yang tersedia dan sahih, maka uruan penyaluran tunjangan yang dilakukan pusat menjadi lancar.

“Saya mengharapkan kelancaran penyaluran tunjangan ini berlangsung terus ke depan dan saya yakin kita bisa, asal kita mau move on ke arah yang baik. Niatkan setiap kali kita bekerja untuk bekerja sebaik mungkin dan tuntas sesuai kewajiban yang diberikan atasan,” jelasnya.

Layanan prima

Sebagai abdi negara, kata Dirjen PAUDNI, sepatutnya pegawai negara memiliki komitmen untuk memberikan layanan prima pada masyarakat semua. Sesungguhnya kita bekerja tidak perlu diawasi. Yang perlu mengawasi cukup dari diri sendiri berdasarkan standar terbaik sesuai dengan hati nurani.

“Apakah kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh? Jawabannya bisa dilihat dari tercapai tidaknya target awal yang kita susun dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Dalam hal ini kalau semua guru yang kita targetkan terbayar dan diberikan tepat pada waktu yang dijanjikan, maka sudah dipastikan kita dan guru akan sama-sama puas,” kata Dirjen PAUDNI peserta.

Sebaliknya, tambah Dirjen PAUDNI lagi, walaupun pada akhirnya tunjangan guru tersalurkan namun pada waktunya, maka yang muncul ketidakpuasan baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. (Sugito/HK)